Etika Atas Praktik Transfer Pricing Pada Perusahaan Multi Nasional

  1. PENDAHULUAN

     Paper ini mencoba menerangkan aspek transfer pricing dari sudut (angle) etika bisnis (business ethics). Diharapkan dengan adanya sudut etika bisnis akan memperkaya tulisan serupa mengenai transfer pricing dengan tambahan angle yang berbeda yaitu sudut pandang etika bisnis.

     Transfer pricing  – selanjutnya disebut TP – (OECD, 2010) didefinisikan sebagai suatu harga, diadopsi untuk tujuan pembukuan, yang digunakan untuk menilai transaksi antara perusahaan afiliasi dibawah manajemen yang sama pada tingkat tinggi atau rendah secara artisifial agar supaya terjadi perpindahan (transfer) penghasilan atau modal antara perusahaan afiliasi tersebut.

Terjadinya TP dalam era globalisasi merupakan suatu hal yang tidak terhindarkan terutama untuk perusahaan-perusahaan multinasional (Multinational Corporations – selanjutnya disebut MNC) yang mempunyai perusahaan-perusahaan afiliasi yang tersebar di seluruh dunia. Ukuran dari MNC terhadap ekonomi global sangat luar biasa. Eden et al (2011) menerangkan bahwa sekarang ada lebih dari 82.000 MNC diseluruh dunia dengan rata-rata 10 perusahaan afiliasi di luar negeri. Pada tahun 2009, nilai tambah tambah kegiatan MNC mencapai 11 persen dari GDP dunia. Pada tahun 2010, 42 dari 100 besar kegiatan ekonomi didunia adalah MNC, bukan negara. Total pendapatan 5 besar MNC lebih besar daripada kombinasi 110 GDP  negara-negara miskin di dunia.

     Sebagai keputusan logis dari sistem kapitalisme, maka kewajiban dari MNC adalah maksimalisasi keuntungan (profit) bagi pemegang saham melalui perdagangan internasional. Perdagangan internasional mempunyai kapasitas untuk meningkatkan investasi, tenaga kerja dan perkembangan ekonomi. Namun demikian melalui perdagangan internasional dapat juga menciptakan penghindaran pajak dan capital flight (Sikka et al,2010). Selanjutnya Sikka juga menjelaskan motif utama praktek TP adalah untuk penghindaran pajak (tax avoidance) bahkan pelanggaran pajak (tax evasion). Praktek TP adalah sangat besar serta sulit dan mahal untuk dideteksi oleh otoritas (pemerintah). TP merupakan permainan kompleks yang melibatkan aktor-aktor seperti MNC, akuntan, pengacara, konsultan, pemerintah, otoritas pajak, NGO dan sebagainya. Penghindaran pajak melalui praktek TP disebabkan adanya perbedaan tarif pajak antara negara dan diperparah dengan adanya negara bebas pajak (Tax Haven Countries). Melalui perusahaan-perusahaan afiliasinya maka MNC membuat skema TP untuk tujuan pajak keseluruhan group menjadi minimal (bahkan zero) sehingga keuntungan yang diperoleh pemegang saham bisa menjadi semaksimal mungkin.

     Hansen et al (1992) dalam tulisannya Moral Ethics vs Tax Ethics mengajukan 3 pertanyaan atas praktek TP tersebut di atas yaitu :

  1. Apakah skema minimalisasi pajak melalui TP harmonis dengan sikap etis yang dilakukan oleh para top executive?;
  2. Apakah skema minimalisasi pajak termasuk dalam petunjuk (guidelines) kode etik profesional para praktisi pajak?;
  3. Apakah peraturan pajak yang mengarahkan International TPmencerminkan kesejahteraan?

     Selain masalah tersebut di atas ternyata TP juga mempunyai implikasi yang lebih besar yaitu bagaimana etika tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Mehafdi (2000) dalam tulisannya Ethics of International Transfer Pricing menggambarkan praktek TP tersebut dapat membuat suatu negara yang seharusnya memperoleh pajak tetapi tidak memperolehnya, akhirnya malah mendapatkan kerusakan secara fisik, ekonomi dan psikologis. Gambaran permasalahan TP di atas menunjukkan TP menjadi pusat perhatian dari stakeholdersbaik pemerintah, NGO, MNC serta para konsultan yang merancang TP.

    Bagi banyak orang pemahaman atas etika sangat sederhana. Jennings (2012) menyatakan ungkapan : “…I didn’t do anything illegal. That’s where ethics come in; ethics apply where there are no laws ...” Dari ungkapan tersebut dapat diartikan bahwa bagi sebagian besar orang sepanjang tidak melanggar hukum berarti etis. Etika hanya ada ketika tidak ada hukum. Fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita terutama terkait dengan topik yang akan dibahas mengenai praktek TP di MNC menunjukkan hal yang berbeda dengan ungkapan tersebut.

     Tujuan penulisan ini adalah membahas etika praktek TP dalam MNC melalui teori yang relevan, contoh praktek-praktek TP yang dilakukan  MNC di luar negeri maupun MNC di dalam negeri. Selanjutnya dianalisis sesuai teori yang ada dan akan dibuat saran dan kesimpulan menyikapi praktek TP dari sudut pandang etika bisnis.

  1. TINJAUAN PUSTAKA

     Kebanyakan jurnal maupun literatur hanya membahas TP dari sisi aspek teknis. Sangat sedikit yang membahas TP dari sisi etika. Mc Gee (2010) menyatakan bahwa melalui ProQuest(mesin pencari jurnal internasional) hanya diperoleh 2 artikel TP yang terkait dengan isu etika. Kedua paper tersebut adalah Moral Ethics vs. Tax Ethics karya Hansen et al serta The Ethics of International Transfer Pricing karya Messaoud Mehafdi. Sebagai catatan, oleh penulis, kedua jurnal tersebut telah termasuk sebagai referensi penulisan.

     TP Ethics dapat dilihat sebagai irisan (subset) dari literature etika bisnis (Eden et al.,2011). Jadi, untuk memperoleh gambaran secara komprehensif maka sebelum dibahas etika TP dibahas dulu teori-teori etika bisnis yang terkait dengan MNC sebagai pengguna TP.

     Bersumber dari diktat kuliah Prof. Aida minggu ke – 8 diperoleh gambaran teori etika bisnis sebagai berikut :

2.1    Etika dan moralitas

Etika merupakan kajian moralitas untuk menyelidiki standar moral perseorangan dan standar moral masyarakat. Moralitas sebagai pedoman bertingkah laku bagi individu atau kelompok menetapkan segala sesuatu mengenai apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk, serta apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Standar moral dipelajari sambil berjalan (evolusioner) tanpa disadari, dimulai dari lingkungan rumah, teman sepergaulan, lingkungan sekolah, lingkungan tempat kerja dan masyarakat luas. Konstruksi sosial (pembelajaran dan pengalaman intelektual) seseorang akan mengkaji ulang hal-hal yang telah didapat selama ini.

2.2    Pedoman moral untuk MNC

Menurut diktat Prof. Aida, dalam melakukan suatu bisnis MNC mempunyai 7 (tujuh) pedoman moral sebagai berikut :

  1. Tidak menimbulkan kesengajaan atau bahaya langsung;
  2. Menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada keburukan untuk negara tempat berbisnis;
  3. Terlibat dalam pembangunan negara;
  4. Peduli terhadap hak asasi pekerja;
  5. Membayar bagian pajak yang adil;
  6. Peduli terhadap kepercayaan budaya lokal yang tidak melanggar norma moral; dan
  7. Bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun dan memperkuat institusi dasar di masyarakat.

Dalam konteks TP yang mempunyai motif utama penghindaran pajak maka pedoman moral nomor 5 lima di atas adalah sangat sesuai yaitu MNC membayar bagian pajak yang adil. Bagaimana definisi yang adil tentu sudut pandang MNC dengan pemerintah pasti berbeda. Untuk melihat lebih jauh pemahaman atas perbedaan tersebut maka kita akan eksplorasi lebih lanjut pada paper ini.

2.3  Perbaikan etika bisnis global pada MNC serta aksi perbaikan

Perbaikan etika bisnis global pada MNC menghadapi dilema adanya tekanan dari negara asal bisnisstakeholder dan negara tempat berbisnis stakeholder. Tekanan tersebut mencakup standar budaya serta standar etika/ moral yang berbeda antara negara asal berbisnis dengan tempat berbisnis. Penerapan etika sendiri merujuk adanya sinkronisasi standar budaya tersebut dengan hukum internasional yang merupakan tata aturan global.

Demi menciptakan etika bisnis global yang baik maka diperlukan aksi perbaikan etika bisnis internasional. Aksi tersebut mencakup :

  1. Menciptakan berbagai aturan global yakni aturan dan standar perusahaan global serta aturan dan standar organisasi internasional global;
  2. Mengintegrasikan etika kedalam strategi global;
  3. Menunda aktivitas bisnis di negara-negara tempat tujuan berbisnis yang tidak mempunyai etika bisnis; dan
  4. Menciptakan berbagai pernyataan etika yang berdampak baik.

2.4  The Caux Round Table (CRT) beserta prinsip-prinsipnya

Aksi perbaikan etika bisnis telah diwujudkan secara nyata melalui The Caux Round Table (CRT). Pada tahun 1994, melalui proses yang ekstensif dan kolaboratif, pemimpin-pemimpin bisnis membentuk CRT untuk bisnis sebagai representasi aspirasi dari kepemimpinan bisnis yang beretika dan sekaligus sebagai visi yang mendunia untuk tindakan etis dan tanggungjawab perusahaan sebagai fondasi aksi bagi pemimpin bisnis dunia. Proses awal CRT adalah mengidentifikasi distribusi nilai, menggabungkan perbedaan nilai-nilai dan mengembangkan alokasi perspektif perilaku bisnis yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak.

Tujuh prinsip CRT adalah :

  1. Menghormati stakeholderdibanding shareholders;
  2. Kontribusi terhadap ekonomi, sosial dan pembangunan lingkungan;
  3. Membangun kepercayaan melalui hukum tertulis;
  4. Menghormati aturan dan konvensi;
  5. Mendukung tanggungjawab globalisasi;
  6. Menghormati lingkungan; dan
  7. Menghindari aktivitas tidak sah atau bertentangan dengan hukum.

Prinsip pertama dan kedua mendukung supaya penerapan TP lebih memperhatikan stakeholder(masyarakat, pemerintah, organisasi lainnya, serta unsur-unsur diluar pemegang saham) dibandingkan dengan maksimalisasi keuntungan kepada pemegang saham (shareholder). Kemudian seperti prinsip kedua, penerapan TP yang tidak baik juga akan mengurangi kontribusi terhadap ekonomi, sosial dan pembangunan lingkungan.

Selanjutnya teori-teori dibawah ini akan membahas etika TP secara lebih spesifik yang diambil dari jurnal internasional yang relevan sebagai berikut :

2.5  Moral Ethics vs Tax Ethics :

MNC dalam melakukan praktek TP sering dihadapkan kepada masalah etika moral dan etika pajak. Ada studi yang menarik mengenai tersebut yang dilakukan oleh Hansen, et al (1992). Studi tersebut mengilustrasikan bagaimana menjawab ketiga pertanyaan sebagaimana tersebut pada bagian pendahuluan. Melalui contoh studi kasus Peterson Company yang berbasis di Amerika Serikat yang melakukan praktek TP di Perancis (detail akan diceritakan di contoh kasus). Akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa antara etika moral (moral ethics) dengan etika pajak (tax ethics) adalah hal yang cukup sulit direkonsiliasikan. Etika pajak lebih banyak dikaitkan dengan kepatuhan kepada hukum sedangkan etika moral lebih dari sekedar bahasa hukum. Apa yang benar  dilakukan TP menurut hukum belum tentu benar secara etika. Hal itu terjadi karena praktek TP lebih didasarkan kepada aspek hukum seperti melalui skema TP ke Tax Haven Countries untuk merendahkan pajak yang secara substansi ekonomi tidak ada. Sehingga walaupun MNC tidak melanggar hukum tapi secara moral bertanggungjawab atas ketiadaan substansi ekonomi tersebut. Dengan adanya contoh serta kesimpulan dari jurnal tersebut maka ketiga pertanyaan terjawab. Pertama skema minimalisasi pajak oleh top executive tidak harmonis dengan sikap etis. Kedua, skema minimalisasi pajak harus dimasukkan dalam kode etik profesional yang menjelaskan konsekuensi multidimensi kepada masyarakat. Ketiga, peraturan TP Internasional belum bisa menjawab peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.6  Kontroversi atas etika menghindari pajak (ethical to avoid taxes) :

Masih terdapat kontroversi mengenai apakah etis menghindari pajak? Beberapa pakar seperti Hansen, Eden, Mehafdi menyatakan bahwa TP meskipun legal untuk menghindari pajak tetap tidak etis. Namun ada pendapat lain yang berbeda yang diajukan oleh McGee (2010), dia menyatakan bahwa ada pendapat juri atas kasus TP yang menyatakan hal berikut :

Over and over again courts have said there is nothing sinister in so arranging one’s affair as to keep taxes as low as possible. Everybody does so rich or poor; and all do right, for nobody owes any public duty to pay more than the law demands: taxes are enforced exactions, not voluntary contributions. To demand more in the name of morals is mere cant.”

Berdasarkan putusan juri tersebut maka McGee kurang sepakat jika penghindaran pajak dikatakan tidak etis.

Kata-kata yang saya garis bawahi pada pernyataan juri tersebut menyatakan bahwa tidak bisa kita meminta lebih suatu pajak atas nama moral. Keputusan juri tersebut sering digunakan oleh MNC sebagai dasar pembenaran untuk melakukan manipulasi TP. Menurut saya, dari sisi akademisi, pernyataan tersebut tidak bisa diartikan secara sempit namun perlu dilihat konteks secara luas. Studi mengenai ekses negatif TP mungkin tidak (belum) pernah dibaca oleh para juri tersebut. Apabila mereka membacanya tentu “mata hati” mereka akan terbuka dan bisa berkata lain. Dibawah ini ada studi dari Mehafdi yang menyatakan masalah yang lebih luas akibat dari manipulasi TP.

2.7  Kerangka analisis untuk etika TP (TP Ethics) :

Mehafdi (2000) menjelaskan etika bisnis antara lain adalah mengenai kode etik perusahaan untuk mengejar penciptaan kesejahteraan. Dalam upaya membingkai etika TP, maka dibutuhkan 4 observasi yang harus dibuat. Pertama, dengan ketiadaan aturan pemaksaan laporan keuangan yang mengungkapkan TP, maka perusahaan akan terus untuk membungkus kebijakan TP dan mencegah pengamatan langsung untuk aspek non pajaknya. Ini dikenal sebagai hambatan empiris penelitian TP.

Kedua, meskipun literatur etika bisnis mengenal kegiatan MNC mengakibatkan kontroversi, itu hanya mendiskusikan transaksi komersial antara pihak yang tidak terkait hubungan istimewa (related parties), dan mengabaikan etika perdagangan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Ketiga, literatur TP yang masih mendasarkan kepada pandangan neo klasik  melihat TP sebagai “magical pricing formula”  untuk transaksi internal.  Untuk transaksi lintas batas negara (cross border transactions) formula tersebut digunakan untuk tujuan minimalisasi pajak secara global. Secara keseluruhan, penekanan hanya kepada formula serta aturan yang terkait dengannya. Hanya sedikit yang mengkaitkan dengan keadilan.

Keempat, adanya konsep umum yang salah yang melihat TP murni hanya sebagai masalah efisiensi biaya karena adanya penjualan internal mengakibatkan pembatalan pembelian dari luar, yang mengakibatkan efek nihil terhadap keuntungan dan arus kas perusahaan. Pandangan ini menghilangkan proses pengambilan keputusan dalam perdagangan internal group. Dalam proses ini, faktor organisasi dan personal yang menentukan tingkatan moral dari transaksi, dengan manajemen pusat serta para manajer divisi pembelian sebagai pusat dari permainan.

2.8  Tax avoidancetax evasion dan tax fraud dalam praktek manipulasi TP

Eden et al (2011) menjelaskan terdapat batasan secara hukum atas praktek TP. Dalam TP dikenal 3 hal yaitu penghindaran pajak (tax avoidance),  pengelakan pajak (tax evasion), serta penggelapan pajak (tax fraud).  Sepanjang aktivitas TP adalah tax avoidance maka dianggap sah secara hukum (legal), namun apabila  tax evasion atau meningkat lagi ke tax fraud maka dianggap melanggar hukum (illegal).

Teknik manipulasi TP dapat dilakukan secara aggressive TP maupun abusive TP. Semakin lemah peraturan yang mengatur maka kesempatan untuk menggunakan aggressive maupun abusive TP semakin meningkat.  Akibatnya lemahnya peraturan dapat membuat aggressive maupun abusive TP bergerak ke arah melanggar hukum (illegal).

Selain itu praktek manipulasi TP secara agresif tidak hanya dapat menimbulkan tax fraud tetapi lebih jauh lagi ke penggelapan laporan keuangan (financial statement fraud). Kasus Enron, World Com yang menghebohkan dunia awal tahun 2000 an membuktikan penggunaan instrument TP secara agresif yang mengakibatkan penggelapan laporan keuangan. Kasus ini akan dibahas pada bagian contoh kasus.

Secara etika kalau dikaitkan dengan konteks dengan teori sebelumnya dari Hansen, et al maka ketiga hal tersebut dari sudut pandang pemerintah maupun NGO adalah tidak beretika. Sebaliknya dari sudut pandang MNC serta konsultan selama mereka mematuhi hukum maka dianggap beretika, artinya hanyatax avoidance saja yang dianggap oleh MNC sebagai TP yang beretika, sementara tax evasion dan tax fraud selain melanggar hukum dianggap juga tidak beretika.

Di dalam praktek, banyak MNC yang mengaku-ngaku melakukan praktek tax avoidance untuk menghindar batasan pelanggaran hukum. Sementara dalam kenyataannya justru yang dilakukan banyaktax evasion bahkan tax fraud.

Sebagai contoh kasus yang akan diungkapkan dibawah ini adalah MNC di Indonesia dari Asian Agri Group yang bergerak di industri perkebunan kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO), yang mengaku manipulasi TP yang mereka lakukan sebagai tax avoidance, namun karena adanya whistle blower dari dalam perusahaan terbongkar bahwa yang dilakukan adalah tax fraud.

2.9  TP Fraud Triangle

Eden et al (2011) menjelaskan terjadinya TP fraud disebabkan oleh tiga hal yaitu kesempatan (opportunity), tekanan (pressure) serta rasionalisasi (rationalization). Opportunity disebabkan karena MNC beroperasi di beberapa negara yang mempunyai tarif pajak dan aturan transfer pricing yang berbeda. Adanya perbedaan tarif pajak tersebut membuat kesempatan MNC  untuk merancang manipulasi TP agar pengenaan pajak secara keseluruhan (group) seminimal mungkin. Pressuredisebabkan dari insentif tarif pajak yang rendah yang selanjutnya dapat meningkatkan keuntungan.Pressure tersebut terjadi karena keinginan dari pemegang saham yang ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengurangi pajak sampai jumlah seminim mungkin. Selanjutnyarationalization berasal perspektif bahwa proses TP merupakan tindakan dari top management sehingga komitmen secara individual akan mengikuti aksi dari top management tersebut.

2.10    Masalah yang lebih luas akibat TP yang tidak etis

Mehafdi (2000) menunjukkan akibat lebih luas dari TP yang tidak etis adalah sebagai berikut :

 Penyimpangan atas kepercayaan dan keramahtamahan yang diberikan negara yang telah memberikan subsidi dan konsesi lainnya untuk mendorong investasi;

 Perampokan atas tenaga kerja lokal terutama di negara-negara dunia ketiga dimana MNC mengambil keuntungan dengan upah yang rendah dan menggunakan TP sebagai instrumen untuk memiskinkan negara itu;

 Memperkuat politik ketamakan (eksploitasi imperialis, khususnya bagi negara dunia ketiga yang sangat sedikit terlindungi dari praktek TP);

  Menodai image MNC sebagai partner bisnis internasional;

 Menyebabkan kerusakan finansial kepada pemegang saham dalam bentuk jatuhnya harga saham serta denda yang dikenakan oleh otoritas pajak.

Dari uraian di atas terlihat bahwa praktek TP yang tujuannya untuk menghindari pajak ternyata mempunyai implikasi negatif luas terhadap MNC. Untuk itulah diperlukan etika bisnis yang dapat “menggerakkan hati” para pembuat manipulasi TP itu agar tersentuh tidak melakukan hal yang sifatnya abusive.

III.       MASALAH YANG AKAN DIANALISIS

Ada beberapa praktek TP yang akan dianalisis dibawah ini yang dapat menggambarkan bagaimana praktek TP dilakukan MNC di luar negeri dan dalam negeri (Indonesia).

3.1    Kasus Peterson Company :

Bersumber dari jurnal Moral Ethics vs. Tax Ethics karya Hansen, et al (1992) kasus ini menceritakan bahwa Peterson Company (PC) yang berbasis di Amerika Serikat (USA) merupakan pabrikasi yang menjual komponen elektronik ke seluruh dunia. PC mempunyai divisi pemasaran di Perancis dengan Debbie sebagai manajer disana, dimana Debbie diambil dari kompetitor dan telah bekerja 3 tahun di PC. Debbie diinformasikan kenaikan harga suatu produk utama dan diminta bertemu dengan Jeff, vice president pemasaran. Debbie merasa bingung karena ada kenaikan harga dari $ 5 ke $ 5.5 padahal dia telah negosiasi dengan divisi pabrik agar harga $ 5 tetap selama 1 tahun. Jeff mengatakan bahwa kenaikan tersebut instruksi dari pusat, karena itu dia ingin memberitahukan ke Debbie kenapa terjadi. Debbie merasa dirugikan karena kenaikan itu melanggar filosofi desentralisasi dan mempengaruhi keuntungan divisi pemasaran di Perancis yang akan turun sekurangnya $ 600.000. Jeff menjawab, dalam kondisi normal, perusahaan tidak akan mempengaruhi keputusan divisi. Kondisi sekarang menginginkan seluruh keuntungan divisi pemasaran di Eropa menurun.  Debbie protes, bukankah tujuan divisi pemasaran mencari uang, kenapa dibuat rugi? Namun Jeff menjelaskan lagi, tujuan perusahaan memang cari uang, tapi caranya melihat bisnis secara keseluruhan. Divisi pabrikasi mereka di USA dalam kondisi tidak untung dengan proyeksi rugi, pada saat yang sama proyeksi di Eropa adalah untung. Dengan cara menaikkan harga di USA maka penjualan dan pendapatan akan meningkat di USA dan  sebaliknya di Perancis pendapatan berkurang sehingga bisa menghindari pajak. Kerugian total di USA akan menyerap keuntungan yang dibuat atas transaksi tersebut sehingga di USA pun tidak usah bayar pajak. Debbie menjawab bahwa itu tidak benar, bagaimana hukum pajak akan mengijinkan skema itu? Rencana itu juga akan membuat seluruh manajer di Eropa kehilangan uang dan berakibat kepada bonusnya mereka. Jeff menjawab, tidak perlu kuatir soal skema pajak, karena rancangan mereka telah dibuat oleh orang yang ahli di departemen pajak mereka serta para konsultan yang ahli di bidangnya dan telah memenuhi syarat section 482 Internal Revenue Code (ketentuan pajak di USA). Sekiranya kantor pajak Perancis mengotak-atik TP tersebut mereka sudah menyiapkan seluruh dokumen untuk menjawab pernyataan itu secara legal. Mengenai bonus juga mereka sudah siapkan dengan cara menghitung secara dual price, artinya penghitungan bonus dibuat seakan-akan transaksi itu tidak ada dan menghitungnya secara normal, jadi para manajer tidak akan dirugikan bonusnya. Jeff menjelaskan juga bahwa cara tersebut telah dilakukan beberapa kali di masa lalu dan selalu sukses tanpa masalah.

3.2    Kasus Worldcom dan Enron :

Kita masih ingat kasus rekayasa keuangan Worldcom dan Enron di awal tahun 2000 an yang mengguncangkan dunia. Akibat dari kasus itu akuntan publik nomor 1 di dunia Arthur Anderson sampai harus ditutup karena ikut terlibat di dalam kasus itu. Bagaimana kasus itu terjadi dan apa hubungannya dengan TP? Berikut dari jurnal “The Dark Side of Transfer Pricing : Its Role in Tax Avoidance and Wealth Retentiveness” karya Sikka, et al (2010) dapat diketahui jalan ceritanya.

Enron melalui nasehat Arthur Andersen, Deloitte & Touche, Chase Manhattan, Deutsche Bank, Banker Trust dan firma hukum besar, membuat kegiatan raksasa dengan 3.500 anak perusahaan dan afiliasi yang tersebar di dalam dan luar negeri, mencakup Turki dan Caicos, Bermuda dan Mauritius (Tax Haven Countries). Senat Amerika menyelidiki penghindaran pajak Enron melalui strategi yang dibuat dengan cara menggeser pendapatan ke tax haven countries. Senat menyatakan salah satu aspek bisnis Enron adalah secara signifikan menggunakan TP. Isu tersebut berkaitan dengan jasa yang dilakukan oleh Enron untuk keuntungan entitas bisnis di luar negeri sehubungan dengan bisnis pengembangan infrastruktur di luar negeri. Pada tahap pembangunan awal proyek tersebut dilakukan oleh entitas lokal yang dimiliki oleh Enron melalui dua atau lebih holding company di Caymand Islands. Struktur korporasi tersebut memungkinkan Enron untuk membukukan dan membebankan fee di tax havens. Keuntungan Enron sebesar US$ 1,785 milyar selama tahun 1996 ke 2000 dan tidak terkena pajak. Mereka juga menghindari pajak di negara berkembang seperti India dan Hungaria.

Kasus lainnya, Worldcom juga mengungkapkan bagaimana secara kreatif penggunaan TP untuk variasi trademarks, trade names, trade secrets, brands, service marks dan intellectual property. Dengan fee sebesar US$ 9,2 juta, firma akuntan KPMG menyarankan perusahaan untuk meningkatkan pendapatan setelah pajak melalui program TP intangible assets. Melalui itu, perusahaan membuat “management foresight”, sebelumnya tidak dikenal sebagai intangible asset. Perusahaan induk mendaftarkannya pada negara dengan pajak yang rendah dan melisensikannya ke anak perusahaan dan sebagai gantinya membayar royalti tahunan. Pengaturan tersebut membuat hemat pajak (tax savings) sebesar US$ 25 juta pada tahun pertama dan US$ 170 juta selama lima tahun. Royalti yang dibebankan sebenarnya melampui gabungan penghasilan bersih setiap tahun selama 1998-2001, dan dalam kasus lainnya mewakili 80 sampai 90 persen penghasilan anak perusahaan. Selama 4 tahun meliputi 1998-2001, lebih dari US$ 20 juta di accrue dalam royalty fees untuk penggunaaan “management foresight”. Pengaturan TP tersebut telah menghemat pajak antara US$ 100 juta sampai dengan US$ 350 juta.

3.3    Kasus Starbucks, Amazon, Google di Inggris :

Baru-baru ini ini merebak berita bahwa perusahaan-perusahaan besar seperti Starbucks, Amazon, Google tidak membayar pajak dengan benar di Inggris. Modus yang mereka lakukan dengan cara TP yakni melakukan transaksi ke anak perusahaan yang terdaftar di tax haven countries maupun negara dengan pajak rendah yakni Irlandia. Wilmshurts, P (2013) dalam tulisannya mengenai UK Transfer Pricing and Tax Avoidance Debatemengungkapkan cara mereka mengecilkan pajak melalui skema abuse TP, pembayaran royalti, intellectual property pricing serta pembayaran bunga kepada yang tidak wajar. Akibat tekanan yang kuat, akhirnya Starbucks mengumumkan bahwa “secara sukarela (voluntarily)” akan membayar pajak lebih dengan cara tidak mengklaim pengurangan untuk beban intra-group. Perkembangan sampai saat ini menurut Financial Times, banyak perusahaan-perusahaan besar memindahkan intangible yakni intellectual property, brands and know how yang dapat me-make up nilai mereka ke negara yang pajaknya rendah.

Akibat dari kejadian ini Inggris bersama negara maju lainnya yang tergabung dalam G 20 mensepakati adanya keinginan perubahan aturan perpajakan internasional yang semula diatur oleh OECD menjadi lebih realistis. Konsep semula OECD adalah memakai konseparm’s length transaction artinya transaksi TP dibandingkan dengan perusahaan melakukan transaksi sejenis dan serupa kepada pihak yang tidak ada hubungan istimewa (non related parties). Konsep ini menurut mereka lebih menekankan kepada struktur hukum (legal structure) dibandingkan dengan kenyataan secara ekonomis (economic substance) yang mendasari transaksi group secara keseluruhan. Untuk mengantisipasi kelemahan tersebut, selanjutnya OECD memperkenalkan konsep BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Konsep ini pada dasarnya mencoba menjawab kelemahan aturan internasional TP sebelumnya dengan menggunakan konsep substansi ekonomi sebagai dasar transaksi serta kerjasama multilateral antara negara-negara G 20 (sebagai catatan : Indonesia termasuk di dalam G 20). Semangat perubahan ini tentu akan berimbas kepada ketentuan perpajakan di Indonesia yang terkait dengan aturan TP.

3.4    Kasus Asian Agri Group :

Akhir-akhir ini di Indonesia diberitakan kasus pajak terbesar sepanjang republik ini berdiri yaitu kasus Asian Agri Group. Setelah melalui proses penyidikan, pengadilan negeri dan tinggi serta akhirnya keluar keputusan Mahkamah Agung, Asian Agri Group (AAG) dinyatakan bersalah dan harus membayar denda ke negara Rp 2,5 trilyun serta tagihan ke Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp 1,8 trilyun, total yang harus dibayar Rp 4,3 trilyun (detik.com tanggal 5 Juni 2013). Jumlah ini merupakan sejarah pertama wajib pajak terkena denda yang luar biasa besar.

Bagaimana kasus ini bermula? Berdasarkan vivanews.com tanggal 28  April 2011, kasus ini bermula dari whistle blower yakni Vincentius Amin Sutanto selaku manajer pajak Asian Agri. Menurut Vincent, setiap tahunnya AAG melaksanakan pertemuan perencanaan untuk menghemat pembayaran pajak yang harus dibayarkan. Menurutnya, jumlah pajak yang dihemat mencapai US$ 70 juta per tahun. Jalan yang dilakukan dengan pembukuan fiktif seperti memasukkan biaya pemotongan rumput sebagai biaya pokok produksi perusahaan. Selanjutnya dilakukan juga teknik manipulasi TP melalui Suwir Laut selaku manajer pajak (terdakwa) dengan merekayasa harga jual yang mengakibatkan keuntungan perusahaan menjadi lebih kecil dari yang sebenarnya. Rekayasa tersebut dilakukan dengan cara perusahaan seolah-olah menjual kepada perusahaan di tax haven country dengan harga yang rendah. Selanjutnya the real buyer akan membeli dari negara tax haven country dengan harga yang sebenarnya. Selain itu dilakukan juga pembiayaan fiktif dengan menciptakan kerugian. Caranya melalui perusahaan yang bernaung di bawah AAG, seolah membuat kontrak ekspor penjualan minyak kelapa sawit mentah ke perusahaan di Hongkong (tax haven country) yang penyerahan barangnya dilakukan beberapa waktu kemudian. Namun, sebelum jatuh tempo penyerahan barang dilakukan, perusahaan yang tergabung dalam AAG melakukan pembelian kembali dengan harga yang lebih tinggi. Perbuatan tersebut melanggar tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 ayat 1 huruf c jo Pasal 43 ayat 1 UU KUP.

  1. PEMBAHASAN

Contoh-contoh kasus di atas menunjukkan bahwa praktek TP yang dilakukan MNC sudah sangat menggurita di dunia ini. Baik di luar negeri maupun di Indonesia sendiri permainan TP oleh MNC sudah merupakan “barang wajib” untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemegang saham.

Analisis yang dilakukan atas kasus di atas dapat dilihat dari kacamata teori yang besar yakni etika bisnis selanjutnya dari teropong yang lebih kecil lagi yakni etika TP.

4.1    Analisis kasus berdasarkan etika bisnis

Dari sudut etika bisnis, jelas-jelas kasus di atas menggambarkan bahwa MNC tidak mengikuti pedoman moral untuk MNC (lihat landasan teori). Salah satu klausul dari pedoman itu yakni nomor 5 yaitu membayar bagian pajak yang adil tidak dilakukan dengan benar oleh MNC. Dalam skala yang lebih luas apabila dikaitkan dengan tulisan Mehafdi (2000) kerusakan akibat TP tidak hanya masalah pajak tapi bisa perampokan tenaga kerja serta menodai kepercayaan yang telah diberikan oleh negara tempat investasi. Itu sama saja manipulasi TP mencederai keseluruhan tujuh pedoman moral MNC.

Standar etika bisnis tempat negara asal dengan dengan negara tujuan bisnis juga seharusnya diselaraskan. Dalam kasus Peterson, terlihat bahwa bagi Jeff yang orang Amerika tidak ada masalah melakukan praktek TP karena legal dan tidak mengganggu siapa-siapa. Tapi bagi Debbie yang orang Perancis merasa perlakuan perusahaan atas praktek TP itu menciderai rasa keadilan dia. Tentu hal seperti itu harus dijembatani melalui aksi perbaikan etika bisnis internasional. Etika yang seharusnya universal tidak bisa dipilah-pilah menjadi interpretasi yang berbeda bagi tiap negara.

Kasus Enron dan Worldcom juga mencerminkan etika bisnis yang dilakukan oleh MNC sepertinya mendasarkan pada yurisprudensi keputusan juri yang menyatakan “to demand more in the name of morals is mere cant”. Melalui teknik manipulasi TP mereka merancang hal sedemikian rupa agar pajak yang dibayarkan memang tidak lebih sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sikap seperti itu jelas-jelas sangat tidak etis. Cara berpikir dan berbuat yang sangat rakus dengan membungkusnya “patuh kepada hukum” tentu sangat tidak etis. Ketidak etis an tersebut akhirnya terbongkar setelah kasus itu meledak. Baru orang menyadari kepatuhan hukum yang sifatnya hanya kedok belaka akan menghancurkan tatanan kehidupan baik secara ekonomi maupun sosial.

Selanjutnya dalam kasus Starbuck, Amazon dan Google juga sebenarnya merupakan pengulangan cerita lama. Mungkin dulu negara-negara maju tidak terlalu mengotak atik perusahaan besar karena struktur perekonomian mereka masih kuat. Namun sejalan dengan adanya krisis yang melanda seluruh dunia, maka negara maju membutuhkan dana besar untuk recovery serta menutup lubang-lubang hutang yang membengkak. Untuk itulah maka sekarang mereka berbalik berburu kepada MNC agar supaya menutup biaya recovery dan lubang hutang itu melalui pajak-pajak yang harus dibayar. MNC sendiri bukannya tidak punya kekuatan politik dan ekonomi. MNC mempunyai dana yang sangat besar untuk melobi para politisi supaya aturan perpajakan tetap menguntungkan mereka. Sebagaimana diungkapkan pada pendahuluan kekuatan ekonomi gabungan MNC sudah bisa mengalahkan negara-negara di dunia. Jadi negara-negara maju bahkan negara-negara berkembang harus bersatu padu “melawan” kekuatan MNC yang “merampok” pajak melalui skema manipulasi TP. Untuk itulah diperlukan bukan hanya kerjasama G 20 tapi dalam skala yang lebih luas bisa melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations(UN).

Sesuai landasan teori di atas ada sarana lain melalui CRT untuk memperbaiki standar global etika bisnis. Prinsip-prinsip CRT yaitu Kyosei dan Human Dignity merupakan prinsip yang kerjasama yang saling memakmurkan. Dua dari tujuh prinsip CRT yaitu menghormatistakeholder dibanding shareholder serta kontribusi kepada ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan prinsip yang seharusnya bisa mencegah praktek manipulasi TP.  Seperti diketahui CRT terbentuk dari pemimpin-pemimpin bisnis yang notabene lebih banyak mengetahui praktek manipulasi TP. Bisa saja justru para pemimpin yang terdapat CRT juga merupakan pemain utama manipulasi TP. Permasalahan yang terjadi adalah apakah para pemimpin bisnis tersebut yang notabene merupakan eksekutif perusahaan berani melawan para pemegang saham yang menginginkan maksimalisasi keuntungan melalui TP. Tentu itu bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena melawan pemegang saham berarti para eksekutif itu siap untuk dipecat. Untuk itu perlu sinergi antara pemerintah-pemerintah diseluruh dunia dengan para eksekutif MNC itu untuk duduk bersama. Hal itu bukan pekerjaan yang mudah, karena kepentingan antara pemerintah dengan pemegang saham MNC selalu bertolak belakang. Pemerintah menginginkan pajak yang wajar, namun para pemegang saham MNC berpikir sebaliknya. MNC adalah private clubs, jika pemegang saham ingin men transfer ke pemerintah atau masyarakat, itu adalah urusan mereka, namun manajer tidak dapat memberikan ke pemerintah lebih dari batas legal minimum karena asset bukan milik manajer, asset adalah milik pemegang saham (McGee, 2010).

Sebenarnya kekuatiran di atas tidak perlu kita cemaskan secara berlebihan karena pada dasarnya MNC juga “mencari makan” di suatu tempat yang notabene adalah negara, sebaliknya negara juga membutuhkan MNC untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan sebagainya. Jadi pada akhirnya akan ketemu suatu keseimbangan (equilibrium) kepentingan yang tentu membutuhkan proses waktu yang panjang.

Untuk kasus AAG yang terjadi di Indonesia, sesuai hasil putusan MA maka, TP yang dilakukan   jelas-jelas bukan merupakan tax avoidance tapi sudah merupakan tax fraud.  TP tersebut baik secara hukum maupun etika tidak bisa dibenarkan lagi. Adanya kasus tersebut juga akan membuat MNC lain di Indonesia yang melakukan hal serupa untuk berpikir dan bertindak ulang. Masalah yang timbul adalah bagaimana para konsultan serta lawyer yang ada menyikapi rancangan manipulasi TP tersebut, apakah mereka akan mengamini dan membuat pertahanan (defense) atas ketidakbenaran secara hukum dan etika. Demikian juga sebaliknya MNC di Indonesia seharusnya sudah mulai meninggalkan stigma kelonggaran hukum serta ketidakmampuan sumber daya manusia di kantor pajak untuk mendeteksi ulah negatif mereka. Jadi mereka (MNC, konsultan dan lawyer) sudah menghitung kemungkinan-kemungkinan yang ada dan yang akan dihadapi mendatang.

4.2    Analisis kasus berdasarkan etika TP

Meskipun masih ada kontroversi tax avoidance melalui TP etis atau tidak etis, namun kerangka untuk mengamati kewajaran praktek TP telah dibangun oleh beberapa ahli.

Berdasarkan landasan teori di atas Mehafdi (2000) membingkai etika TP melalui 4 observasi.  Dari ke empat hal tersebut, hal pertama yang paling membuat etika TP tidak berjalan dengan sebenarnya yaitu ketiadaan aturan pemaksaan laporan keuangan yang mengungkapkan TP. Sepengetahuan saya pernyataaan laporan keuangan di Indonesia di atur oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), di Amerika disebut Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) serta di dunia sekarang mengarah kepada prinsip global yaitu dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). PSAK yang agak “nyerempet” TP adalah PSAK No. 7 yaitu PSAK mengenai Hubungan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Untuk selanjutnya PSAK yang semula berkiblat ke GAAP akan mengadopsi IFRS. Yang aneh adalah apa yang dikatakan Mehafdi benar, tidak ada pernyataan standar keuangan di Indonesia maupun di dunia yang mewajibkan perusahaan mengungkapkan TP yang dia lakukan. Kewajiban perusahaan hanya sebatas mengungkapkan transaksi yang ada hubungan istimewa (transaksi kepada pihak-pihak dalam satu group perusahaan baik yang dibawah kendali manajemen yang sama maupun dibawah kepemilikan yang sama). Saya kurang mengerti, apakah ini konspirasi tingkat tinggi dunia antara konsultan, akuntan publik, lembaga atau asosiasi akuntan publik serta MNC. Karena memang benar yang dikatakan Mehafdi ketiadaan pemaksaan (karena ketiadaan keharusan untuk pelaporan) akan membuat etika TP berjalan dengan tidak baik. Bukan hanya faktor pajak saja yang akan berpengaruh terhadap manipulasi TP tapi juga faktor non pajak seperti eksploitasi buruh, sumber daya alam, capital flight yang tidak terukur akibat tidak diungkapkannya TP di dalam laporan keuangan.

Dalam kasus Enron, Worldcom, sangat jelas justru ulah dari kantor akuntan publik yang mendorong timbulnya TP yang tidak beretika. Padahal itu adalah akuntan publik big five(sekarang tinggal big four) seperti Arthur Anderson, Delloite, KPMG yang merancang manipulasi TP tersebut. Jadi kalau analisis saya adanya konspirasi tingkat tinggi yang membuat ketiadaan keharusan pelaporan TP dalam laporan keuangan sangatlah beralasan. Para akuntan publik dan konsultan penghasilannya sangat besar dari praktek rancangan TP, sehingga apabila itu diwajibkan harus dibuka di laporan keuangan maka akan ketahuan belangnya mereka mendesign manipulasi TP. Tentu ini mereka tidak mau karena “periuk nasi” mereka ada disitu.

Dalam kasus Starbuck, Google dan Amazon, pola TP sudah sangat agresif. Seperti yang diungkapkan oleh Eden  et al (2011), TP yang agresif tersebut akan mendorong TP dari tax avoidance ke tax evasion bahkan tax fraud. Jika sudah sampai ke arah sana maka aspekillegal tentu sudah dapat ditarik oleh otoritas pajak. Bagaimana MNC mau melakukan hal tersebut? Dalam hal ini MNC melakukan karena masih adanya Tax Haven Countries sertalow tax jurisdiction yakni Irlandia, sehingga MNC masih bisa memainkan manipulasi TP dengan adanya perbedaan tarif pajak tersebut.

Selanjutnya Eden et al (2011) menjelaskan terjadinya TP fraud disebabkan oleh tiga hal yaitu kesempatan (opportunity), tekanan (pressure) serta rasionalisasi (rationalization). Ketiga hal tersebut mendorong MNC melakukan agresif TP. Opportunity disebabkan karena adanya perbedaan tarif yang sebelumnya telah dijelaskan. Pressure disebabkan karena keinginan dari pemegang saham yang ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengurangi pajak sampai jumlah seminim mungkin. Selanjutnyarationalization terjadi karena tindakan dari top management sehingga komitmen secara individual akan mengikuti aksi dari top management tersebut.

Untuk kasus AAG sekali lagi secara etika TP sudah tidak memenuhi syarat. Apa yang dilakukan oleh para top management, konsultan bahkan mungkin owner adalah peristiwa yang menjadi pembelajaran bagi kita semua di republik tercinta ini. Pemanfaatan atas kelemahan pengungkapan TP (disclosure) di laporan keuangan, kelemahan aturan perpajakan serta kelemahan sumber daya manusia di kantor pajak yang tidak mampu mendeteksinya bukannya tanpa akhir. Semua itu berakhir setelah adanya whistle blower dari kelompok usaha itu sendiri.

4.3    Pencegahan atas praktek TP yang tidak beretika

Sebagaimana diungkapkan dalam teori, etika sendiri pada dasarnya dibangun dari kesadaran sendiri. Namun demikian dengan semakin kompleksnya keadaaan disekitar kita, maka etika tidak hanya cukup dari kesadaran sendiri tapi dapat dibangun melalui sistem yang baik. Dibawah ini ada beberapa hal yang dapat mencegah praktek TP yang tidak beretika :

4.3.1  Advance Pricing Agreement

Sebagai sarana menjawab ketidakpastian dan risiko TP yang dilakukan oleh MNC di banyak negara, maka terdapat kemungkinan untuk menghindari sengketa dengan otoritas pajak melalui Advance Pricing Agreement (APA) (Sikka et al, 2010). APA merupakan suatu kesepakatan tertulis  mengenai TP yang dibangun antara otoritas pajak (pemerintah) dengan wajib pajak. Dengan APA disepakati misalnya mark upharga transfer MNC ke pihak afiliasinya 5 %. Selanjutnya mark up 5 % itu akan dipakai sebagai dasar penghitungan bersama untuk menghitung pajak yang terhutang. Cara ini cukup baik, namun demikian pada prakteknya masih banyak MNC yang enggan untuk mengikuti APA karena disebabkan beberapa hal (Mehafdi, 2000). Pertama, tidak ada jaminan bagi  MNC untuk tahun-tahun sebelum kesepakatan akan tidak diotak-atik otoritas pajak. Kedua, MNC merasa biaya ke negara untuk APA masih lebih mahal dibandingkan dengan mereka membayar untuk merancang TP dengan bantuan para ahli TP serta lawyer. Ketiga, MNC melihat kemampuan sumber daya manusia (aparat) pajak yang benar-benar mengerti TP sangat sedikit sehingga mereka masih berani untuk men challenge TP yang mereka buat dengan otoritas pajak.

4.3.2  Whistle Blower System

Mehafdi (2000) mengusulkan untuk mencegah TP yang tidak beretika dibuat whistle blower system (WBS). Sistem tersebut melibatkan manajer divisi dan eksternal auditor yang berfungsi mencegah TP yang tidak beretika. Dalam kasus AAG di Indonesia, terbukti WBS sangat ampuh untuk membongkar kasus penggelapan pajak melalui TP. Namun demikian dalam situasi normal, nampaknya agak sulit mewajibkan para manajer sebagai WBS. Selama mereka “mencari makan” di perusahaan dan kebutuhannya terpenuhi hampir bisa dipastikan sistem ini tidak berjalan. Demikian juga kewajiban akuntan publik untuk membuka sesuatu yang mencurigakan apabila ada TP yang bersifat abuse, nampaknya hal ini juga disulitkan karena pengaruh korporasi yang sangat kuat dapat membuat kantor akuntan publik yang coba-coba melakukan itu akan di “black list” dari para MNC. Akibatnya “periuk nasi” kantor akuntan publik akan terancam mereka coba-coba jadi WBS.

4.3.3  Formulary apportionment dan BEPS

Formulary apportionment diterapkan di beberapa negara bagian Amerika Serikat. Prinsipnya adalah memajaki atas dasar aktivitas ekonomi dan penghasilan di dalam jurisdiksi geografis tertentu.

Sistem ini kemungkinan agak mirip dengan sistem BEPS yang akan dibangun oleh OECD serta negara G20 yaitu pemajakan didasarkan kepada aktivitas ekonomi tidak mendasarkan kepada struktur legal yang selama ini terjadi. Sistem perpajakan internasional yang baru ini akan memajaki secara komprehensif dan multilateral.Dengan adanya BEPS perjanjian pajak (Tax Treaty) yang tadinya bersifat bilateraldiharapkan akan bergeser menjadi multilateral. Dengan adanya BEPS diharapkan mempersempit ruang gerak MNC untuk melakukan praktek manipulasi TP serta dapat menghilangkan perlombaan penurunan tarif pajak antar negara. Kesulitan BEPS adalah setiap jurisdiksi pemajakan mempunyai kewenangan (soverignity) untuk mengatur ketentuan pajak yang berlaku, sehingga mengharapkan menghilangkan perbedaan tarif pajak antara jurisdiksi pemajakan bukan pekerjaan yang mudah.

Cara-cara pencegahan praktek TP yang tidak etis tersebut di atas merupakan cara yang secara sistem memungkinkan untuk dijalani meskipun dengan banyak tantangan yang akan dihadapi. Ke depan mungkin saja akan timbul cara lain untuk menangani praktek TP yang tidak etis tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

  1. TP merupakan pusat dari permasalahan berbagai pemangku kepentingan  yakni pemerintah, NGO versus MNC dan konsultan. Terdapat paradoks pemerintah tidak menghukum manipulasi TP oleh MNC secara keras karena bagaimanapun pemerintah membutuhkan sektor swasta (MNC) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran dari pajak yang diterima. Upaya yang dilakukan pemerintah atas etika yang dilanggar akibat manipulasi TP adalah melalui jalur hukum yaitu pengenaan pinalti TP yang tidak wajar kepada MNC sesuai undang-undang dan aturan perpajakan internasional.
  2.  Etika dalam TP tidak sejalan dengan hukum, dimana skema TP oleh MNC hanya mengikuti skema hukum. Tidak melanggar tapi secara etika membuat efek negatif karena MNC tidak membayar pajak sesuai dengan substansi ekonomi yang terjadi. Akibatnya negara sumber tempat terjadinya penghasilan tidak menerima pajak yang seharusnya diterima. Akibat selanjutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan negara berkurang untuk membiayai kesehatan, sosial, infrastruktur dan lainnya.
  3. MNC selama ini tidak terlalu perduli etika terhadap social responsibilityakibat manipulasi TP karena MNC sebagai private club hanya fokus kepada maksimalisasi keuntungan pemegang saham. Oleh karena itu dibutuhkan aksi perbaikan etika bisnis secara global dengan melakukan restrukturisasi konsep perpajakan internasional yang semula mendasarkan diri kepada arm’s length yang sebagian besar bersifat bilateral menjadi kepada BEPS yang bersifat multilateral. Aksi perbaikan tersebut juga dapat disalurkan melalu forum-forum seperti CRT, OECD, bahkan United Nations (UN) agar aksi tersebut menjadi kenyataan yang dapat mengubah peta kemiskinan dan ketidakadilan di dunia ini.
  4. Upaya pencegahan praktek TP yang tidak etis melalui sistem APA, WBS, formulary apportionment, serta BEPS tidak mudah dan banyak menghadapi tantangan.  Cara yang paling terakhir melalui BEPS  yang dilakukan oleh negara-negara G 20 maupun OECD melalui kerjasama antar negara secara multilateraljuga tidak mudah. Hal itu disebabkan setiap negara di dunia mempunyai kedaulatan (sovereignity) terhadap pajak sehingga tidak bisa memaksakan suatu negara menurunkan tarif pajak demi menghindari manipulasi TP.  Hal lainnya disebabkan tarif pajak juga menjadi daya tarik untuk investasi ke suatu negara.
  5. Semangat penegakan moral dan etika akibat manipulasi TP tetap perlu dibarengi dengan law enforcementbaik dari undang-undang suatu negara maupun kerjasama dengan bilateral danmultilateral negara lainnya terkait dengan isu TP. Ketidakmampuan negara-negara didunia utk menangani  manipulasi TP akan menyebabkan distribusi pendapatan melalui pajak yang seharusnya dinikmati negara sumber (yg memiliki sumber daya manusia dan alam yg besar) menjadi hilang. Sehingga yang terjadi hanya eksploitasi sumber daya alam, manusia, kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh MNC.

 DAFTAR PUSTAKA

Eden, L., Smith, L.M., 2011, The Ethics of Transfer Pricing, for Presentation at the AOS Workshop      on “Fraud in Accounting, Organizations and Society., London.

Hansen, D.R., Crosser, R.L., Laufer, D., 1992, Moral Ethics vs Tax Ethics : The Case of Transfer      Pricing Among Multinational Corporations, Journal of Business Ethics, 11 : 679-686, Kluwer      Academic Publishers., Netherlands.

Hubeis, A.V.S.,  2013, Isu Etika Dalam Arena Global, Diktat Kuliah Minggu ke – 8.,  DMB IPB Bogor.

Ikatan Akuntan Indonesia, 2012, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK),  Jakarta.

Jennings, M.M., 2012, Business Ethics, South-Western Cengage Learning., 7th ed.,  USA.

McGee, R.W., 2010, Ethical Issues in Transfer Pricing, Manchester Journal of International                   Economic Law., Vol. 7., Issue 2 : 24-41, Manchester.

Mehafdi, M., 2000, The Ethics of International Transfer Pricing, Kluwer Academic Publishers.,             Netherlands.

OECD., 2010, OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax                         Administration, OECD., Paris

Sikka, P., Willmott. H., 2010, The Dark Side of Transfer Pricing : Its Role in Tax Avoidance and           Wealth Retentiveness, Essex Business School.,  UK.

Wilmshurst, P., 2013, UK Transfer Pricing and the Tax Avoidance Debate, The Tax Executive                Institue, Inc.,  UK.

http://www.detik.com, 5 Juni 2013, Kasus Asian Agri, Dirjen : Sejarah Pertama di RI Ada Wajib Pajak            Kena Denda Rp 2,5 trilyun, Jakarta

http://www.vivanews.com, 28 April 2011, Vincent Beberkan Kasus Pajak Asian Agri, Jakarta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s