Tax Amnesty, The Dilemma between Good and Hidden Bad Impact (New Policy Analysis for Indonesia)

20-1434783097-tax-investment-6001.1 LATAR BELAKANG

Pengampunan pajak (tax amnesty) tinggal menunggu persetujuan presiden untuk dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas), baik sebagai rancangan undangundang (RUU) baru maupun sebagai revisi UU perpajakan yang sudah ada. Jika masuk Prolegnas 2015, tax amnesty dapat diberlakukan paling lambat mulai awal tahun depan, yakni pada tahun 2016.

Lewat tax amnesty yang biasa juga disebut offshore voluntary disclosure program (OVDP), pemerintah ditargetkan mampu ‘memulangkan’ sekitar Rp 1.000 triliun dari Rp 3.000-4.000 triliun dana yang terparkir di luar negeri, terutama di Singapura. Dana-dana tersebut akan diarahkan untuk diinvestasikan antara lain di surat berharga negara (SBN) dan penanaman modal langsung (direct investment).

Selain akan membuat pasar obligasi di dalam negeri lebih bergairah dan sektor riil berputar lebih kencang, tax amnesty bakal mendongrak penerimaan pajak karena dalam tax amnesty berlaku tarif tebusan yang besarnya sedang dibahas. Pengusaha menghendaki tarif tebusan 3-7 persen dari total nilai tunggakan pajak, sedangkan pemerintah menginginkan 1015 persen. Selain itu, tax amnesty bisa meningkatkan pasokan dolar AS dan menambah cadangan devisa yang akhirnya akan mendorong penguatan nilai tukar rupiah.

Menurut Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Poltak Maruli John Liberty

Hutagaol, tax amnety akan menggunakan UU agar lebih kuat. Soalnya, berkaca pada 1968 dan 1984, pemberian tax amnesty kurang direspons pengusaha karena payung hukumnya hanya berupa peraturan presiden (perpres), sehingga dianggap tidak memberikan jaminan hukum yang memadai bagi para wajib pajak (WP) yang ingin memperoleh tax amnesty.

Saat ini, ketentuan tentang perpajakan diatur enam UU, yakni UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), UU Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), UU Penagihan dengan Surat Paksa, serta UU Bea Materai.

Dalam draf aturan, menurut Poltak, Ditjen Pajak juga akan mengupayakan dana-dana yang ‘pulang kandang’ dari hasil tax amnesty, akan diarahkan untuk diinvestasikan di Indonesia, misalnya ke SBN bertenor menengah (10 tahun), pembelian properti, atau aset-aset lainnya di

 1.2        Tax Amnesty Indonesia

Indonesia memiliki berbagai permasalahan perpajakan yang umumnya juga ditemui di negara lain, misalnya rendahnya kepatuhan pajak, rendahnya penerimaan pajak, hingga rendahnya kapasitas lembaga administrasi perpajakan. Di banyak negara, persoalan-persoalan tersebut diatasi dengan berbagai skema kebijakan, salah satunya dengan melaksanakan tax amnesty. Bahkan, dalam kurun waktu 1989-2009, hampir 40 negara bagian di Amerika Serikat telah memberikan tax amnesty dalam berbagai bentuk.

Program tax amnesty telah dilakukan di banyak negara di dunia ini, baik oleh negara maju maupun negara berkembang dengan berbagai cerita sukses maupun kegagalan. India (1997), Irlandia (1988), dan Italia (1982, 1984, dan 2001/2002) adalah contoh negara yang sukses menyelenggarakan program pengampunan pajak. Sedangkan Argentina (1987) dan

Prancis (1982 dan 1986) adalah contoh negara yang gagal dalam program pengampunan pajak.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa tax amnesty merupakan sebuah isu yang kontroversial dalam dunia perpajakan. Asumsi kontroversial yang mendasari tax amnesty adalah dihapuskannya pokok pajak, sanksi administrasi dan/atau pidana pajak atas ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh wajib pajak di masa lalu demi peningkatan kepatuhan di masa yang akan datang. Di satu sisi, tax amnesty dipandang sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang akan datang karena tax amnesty memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk masuk atau kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan yang berdampak pada peningkatan penerimaan di masa yang akan datang. Namun, di sisi lain, tax amnesty dapat mengurangi tingkat kepatuhan di masa yang akan datang jika wajib pajak tetap mempertahankan ketidakpatuhannya setelah program tax amnesty berakhir sembari berharap akan adanya program tax amnesty di masa yang akan datang.

Konsep dan Justifikasi Tax Amnesty

Baer dan LeBorgne, sebagaimana dikutip oleh Mikesell dan Ross, mendefinisikan tax

menetapkan perlu tidaknya tax amnesty, perlu dipertimbangkan apa yang menjadi justifikasi dari tax amnesty dan hingga batas mana tax amnesty dapat dijustifikasi.

Pada umumnya, pemberian tax amnesty bertujuan untuk:

  1. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek

Permasalahan penerimaan pajak yang stagnan atau cenderung menurun seringkali menjadi alasan pembenar diberikannya tax amnesty. Hal ini berdampak pada keinginan pemerintah yang berkuasa untuk memberikan tax amnesty dengan harapan pajak yang dibayar oleh wajib pajak selama program tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak. Meski demikian, peningkatan penerimaan pajak dari program tax amnesty ini mungkin saja hanya terjadi selama program tax amnesty dilaksanakan mengingat wajib pajak bisa saja kembali kepada perilaku ketidapatuhannya setelah program tax amnesty berakhir. Dalam jangka panjang, pemberian tax amnesty tidak memberikan banyak pengaruh yang permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan.

  1. Meningkatkan kepatuhan pajak di masa yang akan datang

Permasalahan kepatuhan pajak merupakan salah satu penyebab pemberian tax amnesty. Para pendukung tax amnesty umumnya berpendapat bahwa kepatuhan sukarela akan

meningkat setelah program tax amnesty dilakukan. Hal ini didasari pada harapan bahwa setelah program tax amnesty dilakukan wajib pajak yang sebelumnya belum menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan akan masuk menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan. Dengan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan, maka wajib pajak tersebut tidak akan bisa mengelak dan menghindar dari kewajiban perpajakannya.

  1. Mendorong repatriasi modal atau aset

Kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan setelah program merupakan salah satu tujuan pemberian tax amnesty. Dalam konteks pelaporan data harta kekayaan tersebut, pemberian tax amnesty juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang parkir di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang di parkir di luar negeri tersebut. Pemberian tax amnesty atas pengembalian modal yang di parkir di luar negeri ke bank di dalam negeri dipandang perlu karenaakan memudahkan otoritas pajak dalam meminta informasi tentang data kekayaan wajib pajak kepada bank di dalam negeri.

  1. Transisi ke sistem perpajakan yang baru

Tax amnesty dapat dijustifikasi ketika tax amnesty digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Dalam konteks ini, tax amnesty menjadi instrumen dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem perpajakan yang baru tersebut.

Walau demikian, keempat tujuan pemberian tax amnesty di atas tidak memperhatikan isu non-diskriminasi antara tax evaders’ dan honest taxpayers’ dalam menentukan perlu tidaknya pemberian tax amnesty. Secara khusus, permasalahan ini dapat dijabarkan menjadi apakah dishonest taxpayers atau tax evaders memperoleh perlakuan yang lebih baik daripada honest taxpayers, atau apakah dishonest taxpayers mendapatkan keuntungan dari perilakunya menggelapkan pajak.

Jika jawaban atas pertanyaan tersebut bernada positif, maka pertanyaan selanjutnya adalah apakah keuntungan tersebut dapat dijustifikasi?

Untuk menentukan apakah terdapat perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara tax evaders’ dan honest taxpayers’, perlu diperhatikan seberapa besar insentif yang diberikan kepada tax evaders atas tindakan mereka melakukan pengungkapan secarasukarela (voluntary disclosure). Sepanjang tax amnesty hanya menghapus seluruh atau sebagian sanksi administrasi,dan tax evaders masih harus membayar kewajiban pajak dan bunga atas keterlambatan pembayaran, maka tax evaders mendapat perlakuan yang sama jika dibandingkan dengan honest taxpayers karena keduanya menanggung beban pajak yang sama atas kewajiban perpajakan mereka masing-masing.

Pengurangan sanksi merupakan bentuk pemberian tax amnesty atas pengungkapan yang dilakukan oleh tax evaders terkait penghasilan yang tidak dilaporkannya. Akan tetapi, jika tax amnesty juga menghapus bunga atas keterlambatan pembayaran dan bahkan juga kewajiban pajak, maka tax evaders telah mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan honest taxpayers. karakteristik dari suatu program tax amnesty, yaitu:

  1. Durasi

Secara umum, program tax amnesty berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun. Untuk mendukung berhasilnya program tax amnesty, hal yang perlu ditekankan adalah luasnya publisitas dan promosi program tax amnesty serta tersampaikannya pesan bahwa wajib pajak hanya memiliki kesempatan sekali ini saja untuk memperoleh pengampunan atas pajak yang terutang, bunga, dan/atau sanksi administrasi.

Menurut Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger, pengampunan pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam suatu generasi (once per generation). Pengampunan pajak yang diberikan berkali-kali menyebabkan wajib pajak akan selalu menunggu program pengampunan pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar. Oleh karena itu, apabila pemerintah akan memberikan tax amnesty maka tidak boleh ada isu tentang program pengampunan pajak jilid berikutnya.

  1. Kelompok wajib pajak

Secara umum, setiap wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program tax amnesty. Artinya, program tax amnesty ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.

Perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika wajib pajak yang hendak berpartisipasi dalam program tax amnesty telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tersebut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam program tax amnesty karena jumlah tunggakan pajaknya telah diketahui oleh otoritas pajak. Wajib pajak juga dapat diberikan pengampunan jika ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan wajib pajak yang mengungkapkan kewajiban perpajakan atau harta kekayaannya secara sukarela berhak mendapatkan penurunan atau penghapusan sanksi administrasi.

  1. Jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan ampunan

Ketentuan tentang tax amnesty harus menspesifikasi pajak apa saja yang diberikan ampunan. Pada umumnya, pajak yang diberikan ampunan hanya bersumber dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek pajak saja, misalnya tax amnesty hanya diberikan pada pajak penghasilan orang pribadi saja tidak termasuk pajak penghasilan badan, atau program tax amnesty hanya dikhususkan kepada pajak bumi dan bangunan saja.

Perkembangan terkini di beberapa negara menunjukkan program tax amnesty juga diberikan secara spesifik kepada harta kekayaan yang ditempatkan di luar negeri yang belum program tax amnesty dilaksanakan. Sementara pemberian ampunan atas sanksi administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana merupakan hal yang umum diberikan di banyak program tax amnesty.

1.3 Hidden Impact dari pemberlakuan Tax Amnesty bagi masa depan bangsa Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa tax amnesty hanya akan memberikan dampak positif dalam jangka pendek saja, namun tidak untuk jangka panjang. Dan berdasarkan pengamatan penulis, justru dampak jangka panjangnyalah yang akan memberikan pengaruh yang lebih besar. Dan buruknya adalah dampak jangka panjang tersebut adalah dampak yang bersifat negatif.

Menurut penulis, pemerintah terlalu optimis mengatakan bahwa wajib pajak akan semakin patuh melakukan pembayaran pajak setelah pemberian tax amnesty tersebut. Kita tak pernah tau apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang, karna dimasa yang akan datang dipenuhi dengan berbagai macam ketidakpastian. Menurut penulis, wajib pajak tidak akan semakin patuh, mungkin iya, namun hanya sementara saja , ibarat kata petuah lama “hangathangat tahi ayam”. Diawal mungkin wajib pajak akan taat membayar pajak, namun yang namanya perilaku manusia, segala sesuatunya dapat berubah dengan begitu cepat. Yang awalnya taat, dalam sekejap bisa saja langsung menjadi pembangkang. Oleh karna itu, pemerintah seharusnya juga memikirkan hal ini. Dalam hal ini, menurut penulis pemerintah telah mengalami dilema dalam penetapan new policy ini. Dalam kasus ini, pemerintah seharusnya tidak hanya melihat dampak positif yang terlihat saja, namun seharusnya juga mempertimbangkan hidden impact yang meskipun tidak kasat mata, namun memiliki dampak yang besar dan berkepanjangan. Masyarakat seharusnya diberikan pelajaran mengenai hukuman yang setimpal bagi setiap pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan demikian, akan ada efek jera bagi pihak yang telah melakukan perbuatan yang menyimpang. Menurut penulis sendiri, pemberlakukan tax amnesty ini hanya akan menjadikan masyarkat indonesia menjadi masyarakat yang manja dan semakin semena-mena terhadap hukum. Hal inilah yang penulis katakan sebagai the hidden impact dalam pemberlakuan Tax Amnesty. Bangsa indonesia harus dapat dididik dengan membiasakan hidup disiplin dan taat terhadap hukum. Pemberian

ampunan hanya akan membahayakan nasib bangsa dimasa yang akan datang.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijalaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberlakuan Tax Amnesty di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dimasa yang akan datang. Namun sebenarnya tanpa disadari, ada Hidden

DAFTAR PUSTAKA

Fasial, Gatot SM. 2009. How to be a Smarter Tax Payer. Jakarta: Grasindo

Resmi, Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat http://www.beritasatu.com/ekonomi/287318taxamnestytinggaldisetujuipresiden1.html.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s